KolomIKN.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi kekhawatiran akan sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena minimnya keterlibatan investor, terutama dari luar negeri, sehingga pemerintah harus berusaha mencari solusi untuk membiayai proyek pembangunan ibu kota negara baru yang memerlukan dana sekitar Rp 466 triliun.
M Rizal Taufikurahman, seorang peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), lembaga riset dan kajian kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan, menjelaskan bahwa dari total kebutuhan biaya Rp 466 triliun tersebut, awalnya hanya diantisipasi 20 persen akan dibiayai oleh APBN. Namun, sejak pengumuman pemindahan IKN pada tahun 2019 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 2022, pemerintah tetap menggunakan anggaran negara untuk mendukung pembangunan IKN.
Bahkan pada 2024, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 40,6 triliun. Hampir dua kali lipat dari anggaran 2023 yang nilainya Rp 26,7 triliun. “Kemungkinan besar (pembangunan IKN) ini bisa dari APBN semuanya. Karena secara realdi tahun 2023 itu belum ada investor yang masuk,” ucapnya dalam Fokus Spesial Refleksi Akhir Tahun, Minggu (31/12) lalu. Head of Center of Macroeconomics and Finance INDEF ini melanjutkan, pemerintah sudah berupaya menawarkan investasi IKN ke luar negeri.
Akan tetapi, belum ada investor asing yang benar-benar serius menanamkan modal pada pembangunan IKN. “Pemerintah sudah ke mana-mana. Ke pengusaha di dalam negeri, responsnya juga hanya sebatas MoU (memorandum of understanding atau nota kesepahaman). Meskipun, kata dia, sudah ada 300 MoU. Kemudian juga ke Singapura. Itu juga tidak direspons baik. Begitu juga ke Jerman. Ke Eropa. Bahkan yang terakhir lagi ke China. Ada sambutan hangat, tetapi ada syarat yang berat lagi,” ujar Rizal.
Oleh karena itu, doktor Ilmu Ekonomi Pertanian dari Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menjadi hambatan bagi perekonomian Indonesia. Terutama, proyek ini selama ini belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB).
Di mana keduanya menjadi angka untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Jadi banyak kebijakan infrastruktur bahkan yang mercusuar, kemudian justru membebani anggaran. Dan ini sampai sekarang justru menjadi beban dan APBN. Untuk tahun 2024, tampaknya beban itu akan terus ditanggung fiskal kita. Atau oleh APBN kita. Terutama, program strategis nasional yang tampaknya juga seperti ‘wah’ gitu, padahal justru tidak memberikan distribusi kesejahteraan,” jelasnya.
Baca Juga : Presiden Jokowi Ingin ASN Fresh Graduate Diprioritaskan di IKN
Sementara itu, Tri Dewi Virgiyanti, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengembangan Regional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan bahwa tujuan utama dalam pembangunan Infrastruktur Kepulauan Terpadu (IKN) adalah untuk tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber utama pendanaan.
Meskipun demikian, dalam tahap awal, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan dana dari APBN sebagai langkah awal. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menarik minat investor agar berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN yang diharapkan dapat diselesaikan hingga tahun 2045.
“Karena bagaimanapun kita perlu menaruh ‘gula’ dulu. Supaya ‘semutnya’ pada datang. Nah kita menaruh ‘gula’ dengan investasi yang kita lakukan sekarang,” katanya dalam Seminar Nasional Policy Brief PKN Tingkat I Angkatan LVIII, bulan lalu.
Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, yakni sejak tahun 2022 hingga 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar Infrastruktur Kepulauan Terpadu (IKN). Meskipun demikian, pemerintah berencana untuk mendorong partisipasi investasi swasta ke depannya.
Pentingnya skema pembiayaan swasta menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan IKN. Dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 466 triliun, sekitar Rp 253,4 triliun diharapkan dapat diperoleh melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta. Sementara itu, sisa anggaran akan bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekitar Rp 123,2 triliun, dan Rp 89,4 triliun berasal dari APBN.
“Dua tahun terakhir ini memang investasinya paling besar dari APBN. Tapi kemudian kita upayakan supaya Otorita IKN dan iklim investasi di IKN itu lebih baik lagi. Sehingga investor bisa masuk. Dan cita-cita kita bahwa swasta yang akan lebih banyak membangun IKN,” pungkasnya.
Baca Juga : Anggaran Total untuk belanja IKN hingga tahun 2024 Capai 72T
Yuk dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari kolomikn.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email dan sosial media kami lainnya!
