Semarang – Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri), Irjen Agus Suryonugroho, menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar menjadi lebih adaptif, responsif, dan transparan di era digital. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Agus mendorong transformasi digital khususnya dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat berlangsung semudah pembelian pulsa. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara instansi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghindari konflik di lapangan.
“Kami menyampaikan agar koordinasi dan kolaborasi di bidang Samsat harus lebih indah lagi. Tidak boleh ada konflik dan rekan-rekan bisa bekerja secara efektif,” ujar Irjen Agus.
Meskipun layanan Samsat terus berkembang, Irjen Agus mengakui masih ada persepsi masyarakat yang menilai layanan belum sepenuhnya adaptif dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan lompatan teknologi digital untuk memberikan kemudahan lebih besar bagi wajib pajak.
“Dengan lompatan digital, rekan-rekan semuanya bisa naik level dengan baik,” tambahnya seraya memberikan contoh bahwa pembayaran pajak kendaraan harus sesederhana membeli pulsa.
Selain kemudahan, transparansi dalam mekanisme pelayanan dan pembayaran juga menjadi fokus, dengan memastikan masyarakat memahami alur sistem serta menghilangkan transaksi yang tidak jelas.
Selaras dengan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (BKD) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, memberikan apresiasi atas inovasi layanan Samsat seperti aplikasi online, layanan drive thru, Samsat keliling, dan layanan door to door. Ia menegaskan pentingnya penguatan inovasi agar pelayanan semakin mudah diakses oleh masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyoroti kebutuhan integrasi data antara kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan. Dia menyatakan bahwa integrasi data real-time yang konsisten sebagai single source of truth sangat vital untuk seluruh Samsat di Indonesia.
“Samsat bukan sekadar tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi juga representasi negara dalam memberikan layanan publik yang nyata, cepat, dan terpercaya,” kata Awaluddin.
Ia berharap Rapat Koordinasi Pembina Samsat ini menghasilkan langkah konkret dalam peningkatan layanan Samsat di seluruh Indonesia, terutama melalui digitalisasi dan kemudahan pembayaran pajak.
Keseluruhan inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Korlantas Polri serta para pemangku kepentingan yang hadir, sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan Samsat yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
