KolomIKN – Pemerintah Indonesia dengan seger akan melangkah ke proses rekrutmen untuk kandidat-kandidat calon aparatur sipil negara (CASN) untuk tahun ini. Dalam rangkaian rekrutmen kali ini, disiapkan total 71.643 formasi yang akan diisi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang dipimpin oleh Abdullah Azwar Anas, menginformasikan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei, bahwa terdapat 14.114 posisi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS dan 57.529 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami memiliki komposisi sebesar 14.114 untuk CPNS dan 57.529 bagi PPPK,” terang Menteri Abdullah Azwar Anas mengenai rincian tersebut.
Selain itu, dibuka pula peluang bagi para spesialis di bidang digital untuk bergabung dalam pembangunan IKN dengan tersedianya sejumlah 2.906 kesempatan posisi. Tidak hanya itu, sebanyak 19.817 posisi juga dialokasikan untuk keperluan serupa di lingkungan pemerintahan daerah.
Baca Juga : Jaringan Telekomunikasi PT Telkom Siap Dukung Operasional IKN dengan Konektivitas Canggih
Secara keseluruhan, Kementerian PANRB telah menyetujui pengangkatan CASN pada tahun ini dengan jumlah mencapai 1,2 juta slot formasi. Angka ini terbagi antara 427.650 posisi untuk lembaga pemerintahan pusat dan 862.174 formasi untuk pemerintahan daerah.
Menteri Abdullah Azwar Anas membuka suara bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah berupaya melakukan verifikasi atas penyampaian formasi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Akan tetapi, tercatat bahwa masih ada empat lembaga yang belum menyelesaikan proses ini.
Bila proses ini telah tuntas, Abdullah Azwar Anas memberikan angin positif terhadap komunitas yang menantikan proses ini dengan berkata, “Setelah semua selesai 100%, kita akan sanggup membuka pendaftaran CASN yang telah lama dinanti oleh masyarakat.”
Walaupun demikian, masih ada ketidakpastian yang diungkapkan oleh Anas berkaitan dengan waktu spesifik pembukaan dan jalannya seleksi CASN. Beliau menegaskan bahwa semua prosedur akan segera dimulai setelah dokumen yang diperlukan oleh BKN lengkap secara komprehensif.
“Itu semua bergantung pada seberapa cepat dan akurat K/L serta Pemda mengisi informasi. Sekali terjadi kekeliruan dalam pengisian yang diverifikasi oleh BKN, mereka perlu melakukannya kembali,” pungkas Anas.
Baca Juga : Gerak Cepat di IKN: Jokowi Dorong Kepastian Lahan Bagi Investor
